UU Jaminan Produk Halal, Payung Muslim Politan Berwisata Kuliner

By on Sep 27, 2014
wisata kuliner

Umat muslim perkotaan bisa tersenyum lega sekarang. Hobi mereka, wisata kuliner, telah dilindungi oleh undang-undang dengan hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Umat muslim perkotaan bisa tersenyum lega sekarang. Hobi mereka, wisata kuliner, telah dilindungi oleh undang-undang dengan hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Butuh delapan tahun lamanya pembahasan rancangan undang-undang ini. Hingga akhirnya DPR mengesahkan dalam sidang paripurna, Kamis (25/9).

Ledia Hanifa Amalia, Wakil Ketua Komisi VIII yang sekaligus menjadi Ketua Panitia Kerja RUU JPH selama 15 menyampaikan laporan hasil rapat kerja dengan Pemerintah pada 19 September lalu pada sidang paripurna. Dalam laporannya, Ledia menyampaikan setelah disahkan, pemerintah bertanggung jawab menerbitkan delapan peraturan pemerintah dan dua peraturan menteri. Setelah itu, seluruh fraksi yang berjumlah sembilan menyatakan kesetujuannya tanpa ada catatan. UU JPH pun resmi disahkan pada 12.41 WIB.

Pemerintah juga akan berkonsentrasi pada penyiapan implementasi UU JPH dalam jangka waktu lima tahun. Dengan begitu, target pada 2019, seluruh produk Indonesia yang produksinya diniatkan halal akan diperjelas sebab memiliki label halal.

“Sebelum ada implementasi pada 2019, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan LPPOM nya masih akan bertanggung jawab sebagai penyelenggara jaminan halal di masyarakat,” kata Nur Syam.

Selang lima tahun, kata dia, sekitar Oktober 2019, pemerintah akan melakukan gerakan halal besar-besaran, dimana seluruh produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal. Dikatakannya, pewajiban berlaku bagi seluruh produk tanpa kecuali.

“Bagi perusahaan yang sudah memenuhi kriteria siap sertifikasi, tapi malah mengulur waktu dan mengakhir-akhirkan sertifikasi, akan kita beri sanksi,” tegasnya.

Sanksi juga berlaku, bagi produsen yang berbohong dengan mengaku-aku produknya halal padahal tidak, atau untuk produk yang tidak konsisten menjaga kehalalan produknya pasca disertifikasi. Namun Nur Syam belum dapat menjelaskan secara detail, karena sanksi yang diterapkan belum dirumuskan. Yang jelas, sanksi tersebut akan berupa sanksi pidana dan perdata.

About Zico Alviandri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *