Struk Belanja Dikenakan Pajak Materai dan Tarif Materai Akan Dinaikkan di Atas 100%. Pengusaha Ritel Menjerit

By on Mar 10, 2015
struk belanja

Kebijakan pemerintah yang akan menetapkan pajak bea materai pada struk belanja di ritel membuat pengusaha ritel resah. Mereka menolak kebijakan itu dengan alasan bisnis ritel saat ini tengah lesu.

Dalam UU Bea Materai, transaksi belanja di atas Rp 250 ribu dipungut bea meterai sebesar Rp 3.000, di atas Rp 1 juta dikenakan bea materai Rp 6.000.

Ketua Umum Aprindo, Pudjianto mengungkapkan ketidak setujuannya. “Tidak setuju, kebijakan ngawur. Paling dapat berapa uang dari kebijakan ini tapi risikonya besar buat konsumen,” ujarnya kepada Liputan6 di Jakarta, Senin (10/3/2015).

Penetapan pajak bea materai ini menurutnya bisa mempengaruhi daya beli masyarakat dan bahkan memicu inflasi.

“Tidak mungkin bebannya jatuh ke ritel, pastinya ke konsumen. Bayar struk belanjaan kena tarif bea meterai lagi. Inflasi, bikin daya beli berkurang. Pemerintah tidak mengerti apa,” tegasnya.

Pudjianto menambahkan, bisnis pengusaha ritel saat ini sedang lesu sehingga bukan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mengenakan pajak atau tarif bea meterai.

“Lagi lesu, karena gaya hidup orang berubah. Kalau dulu orang tidak memikirkan rekreasi sekarang mementingkan itu. Belanja kebutuhan pokok dikurangi demi bisa menyimpan buat rekreasi dan bayar cicilan,” jelas dia.

Untuk itu, dirinya berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut baik mekanismenya, waktu yang pas, sosialisasinya ke pengusaha dan konsumen.

“Ritel itu cuma pengantar barang produsen ke konsumen. Kalau ada apa-apa, dampaknya ke produsen paling besar, akhirnya tidak bisa produksi banyak, dan ujung-ujungnya jam kerja karyawan berkurang dan daya beli menurun,” pungkas Pudjianto.

Tarif Bea Materai Naik 100 Persen Lebih

Yang tentu lebih memberatkan konsumen lagi adalah rencana kenaikan bea materai yang lebih dari 100 persen. Pemerintah memang sedang menggenjot penerimaan pajak dari objek yang belum maksimal setorannya, seperti bea materai. Dirjen Pajak Kemenkeu Sigit Priadi Pramudito mengungkapkan, optimalisasi bea materai itu dilakukan dengan menerapkan tarif baru yang naik lebih dari 100 persen pada Juni nanti.

“Tarif bea materai yang saat ini sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000, akan dinaikkan menjadi Rp 10.000 dan Rp 18.000,” sebut Sigit saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta,  (9/3/2015) kepada JPNN.

Sigit menyebutkan, proses pembahasan terkait hal tersebut sudah hampir rampung. “Targetnya (pembahasan bea materai) bulan Juni selesai. Jadi pengenaan bea materai akan terlaksana tahun ini,” ujarnya.

Sigit melanjutkan, untuk menaikkan tarif materai diperlukan revisi Undang Undang Bea Materai. Terkait hal tersebut, pihaknya mengaku telah memasukkan revisi UU Bea Materai dalam penyusunan prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.

Sementara itu, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Irawan menuturkan, mengacu pada Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bea materai bisa dinaikkan maksimal hanya enam kali.

Nilai bea materai yang seharga Rp 3.000 dan Rp 6.000 saat ini sudah mengalami kenaikan enam kali sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000.  “Melihat kemampuan ekonomi dan Produk Domestik Bruto, maka tarif bea materai perlu dinaikkan,” kata Irawan.

Sumber: Liputan6 dan JPNN

About Redaksi Muslim Politan

Muslimpolitan adalah portal muslim perkotaan. Menghadirkan tulisan-tulisan islami, berita, serta feature dengan segmen masyarakat perkotaan. Fanspage: www.facebook.com/muslimpolitan Twitter: www.twitter.com/muslimpolitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *