Pemerintah Tetapkan Aturan Batas Kecepatan di Jalan Raya

By on Aug 8, 2015
Motor ngebut

Terbiasa memacu adrenalin dengan kendaraan di jalan raya? Hati-hati! Selain ancaman kecelakaan mengintai Anda, juga ada ancaman kurungan atau denda oleh aparat hukum. Karena baru-baru ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 111 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.

Alasan Kemenhub mengeluarkan peraturan ini karena banyaknya kecelakaan akibat kendaraan yang melaju melampaui batas normal.

“Berdasarkan data kepolisian tahun 2014, faktor penyebab kecelakaan sebagaian besar disebabkan oleh faktor manusia dimana salah satunya disebabkan oleh pelanggaran batas kecepatan sebesar 14 persen,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Djoko Sasono di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis lalu (6/8/2015).

Dalam aturan tersebut, tepatnya pada Pasal 3 Ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.

Dilanjutkan dalam Ayat (4), ada empat kategori pembatasan kecepatan yang diatur, yakni jalan bebas hambatan, jalan antarkota, jalan di kawasan perkotaan, dan jalan di permukiman.

Untuk di jalan bebas hambatan kecepatan paling tinggi 100 kilometer per jam dan minimal 60 km/jam dalam kondisi arus bebas. Jalan antarkota paling tinggi 80 km/jam, jalan di kawasan perkotaan maksimum 50 km/jam, dan di permukiman maksimum 30 km/jam.

Sebenarnya, batas kecepatan maksimum dan minimum kendaraan sudah diatur dalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pada pasal 106 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan kecepatan maksimal dan minimal.

Namun peraturan ini belum sepenuhnya diberlakukan. Akan ada aturan turunan yang menjelaskan undang-undang ini.

“Untuk mengatur mengenai tata cara dalam penerapan kecepatan maka diterbitkannya PM 111 Nomer 2015 ini pada 27 Juli 2015 lalu,” kata Djoko.

“Dari segi aturan masih sampai tingkat menteri. Setelah ini akan ada keputusan dirjen untuk tatacara dan pengawasan serta lainnya,” ujar Ditjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan, I Gede Pasek Suardika seperti dikutip okezone.

About Redaksi Muslim Politan

Muslimpolitan adalah portal muslim perkotaan. Menghadirkan tulisan-tulisan islami, berita, serta feature dengan segmen masyarakat perkotaan. Fanspage: www.facebook.com/muslimpolitan Twitter: www.twitter.com/muslimpolitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *